SURABAYAKABARMETRO.ID, SURAAYA – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 2026 diprediksi menjadi arena pertarungan tiga poros kekuatan besar yang saling berebut pengaruh, mulai dari lingkar kekuasaan negara hingga basis kultural pesantren. Dinamika ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling kompleks dalam sejarah suksesi kepemimpinan NU.
Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat, menyebut Muktamar kali ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan pertarungan arah organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional pasca-2024.
“Ini sudah seperti ‘perang tiga poros’. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada yang di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/4/2026).
Bustomi memetakan setidaknya tiga kekuatan utama yang saat ini mulai intens melakukan konsolidasi di tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).
Poros pertama adalah adalah poros petahana (incumbent) yang masih bertumpu pada figur KH Yahya Cholil Staquf. Kelompok ini mengandalkan capaian digitalisasi organisasi serta peran global NU, termasuk keterlibatan dalam forum-forum internasional seperti R20. Namun, kritik terhadap kecenderungan sentralisasi dinilai menjadi tantangan serius.
Poros kedua, lanjut alumnus magister ilmu politik FISIP UNAIR itu adalah poros birokrasi yang mengerucut pada nama Nasaruddin Umar, Menteri Agama saat ini. Sosok ini dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar pemerintahan dan dianggap mampu menjaga hubungan harmonis antara NU dan negara.
“Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi,” ujar Bustomi.
Sementara itu, poros ketiga adalah poros kultural dan grass root alias akar rumput, yang diisi oleh tokoh seperti mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar dan figur muda asal Jombang KH Abdussalam Shobih atau yang akrab disapa Gus Salam. Kelompok ini mengusung narasi “kembali ke pesantren” dan penguatan otonomi cabang.
“Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis kelompok ini kuat di akar rumput karena pendekatannya lebih langsung,” tegas pria asal Madura ini.
Isu Tambang Jadi Pemicu
Di balik pertarungan tiga poros tersebut, isu pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU menjadi salah satu faktor pemicu utama.
Menurut Bustomi, wilayah-wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatera kini jauh lebih kritis dalam menentukan pilihan. Mereka menuntut keseimbangan antara kemandirian ekonomi organisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai keumatan.
“Isu tambang ini membelah. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemandirian, tapi ada juga yang khawatir soal dampak sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Bustomi menegaskan bahwa suara di tingkat PWNU dan PCNU akan sangat ditentukan oleh tiga isu mulai dari isu finansial, netralitas politik menuju Pilpres 2029, serta isu kesejahteraan.
Menurutnya, isu kesejahteraan misalnya akan menjadi faktor paling konkret yang dirasakan langsung oleh pengurus di daerah, meski sering luput dari perhatian elit di pusat.
“Yang menentukan nanti bukan hanya narasi besar, tapi siapa yang bisa menjawab kebutuhan riil di bawah. Ini juga penting diperhatikan oleh poros-poros tersebut,” katanya.
Selain pertarungan di level struktural, Bustomi juga menyoroti potensi “perang data” di media sosial yang akan mewarnai Muktamar. Infografis, survei, hingga video pendek diprediksi menjadi alat utama dalam membentuk opini.
“Ruang digital akan jadi arena baru. Persepsi bisa dibentuk lewat data, tapi juga bisa dimanipulasi dan itu telah, sedang dan akan terus berlangsung” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi praktik politik uang yang kerap muncul dalam momentum Muktamar. Menurutnya, transparansi publik perlu diperkuat untuk menjaga integritas forum tertinggi organisasi tersebut.
“Harus ada keberanian untuk menolak dan mengungkap praktik money politics. Kalau perlu, viralkan agar ada efek jera,” tegasnya.
Muktamar ke-35 NU, lanjut Bustomi, akan menjadi penentu arah besar organisasi apakah tetap bergerak dengan pola komando dan hierarkis atau kembali menguatkan basis kultural dari bawah. “Ini bukan sekadar kontestasi elite. Ini soal masa depan NU,” pungkasnya. (surabayakabarmetro.id)
