SURABAYAKABARMETRO.ID, SURABAYA- Hubungan dua institusi negara mendapatkan sorotan dari pengusaha Jawa Timur.
Kedua institusi itu adalah Kementerian ESDM dan KKP.
HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, atau yang karib disapa Gus Lilur, mengungkap adanya benturan otoritas yang akut antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pengusaha tambang pemilik Kabantara Grup ini membeberkan bahwa rebutan kewenangan tersebut bukan perkara sepele. Selama lebih dari lima tahun, kedua kementerian ini terjebak dalam ego sektoral terkait izin tambang pasir laut. Dampaknya fatal, negara sempat mengalami “mati suri” dalam menerbitkan izin tambang baru.
“Perkelahian antara dua kementerian ini menguras energi bangsa hingga lebih dari lima tahun. Negara gagal melahirkan IUP baru karena sengketa ini,” ujar Gus Lilur di Surabaya, Senin (5/1/2026).
Kebuntuan panjang itu akhirnya menemui jalan keluar. Gus Lilur menyambut optimis lahirnya UU Minerba No. 2 Tahun 2025. Regulasi anyar ini dianggap sebagai garis tegas yang memisahkan wilayah kerja antar-lembaga, terutama dalam klasifikasi Galian A (emas, perak, tembaga) dan Galian B (batubara, nikel, nikel, hingga bauksit). Bagi pengusaha asal Situbondo ini, kejelasan aturan adalah napas bagi iklim investasi.
Ia berharap sengketa serupa tidak terulang di kabinet mendatang.
“Saya lega, ESDM kini punya ruang gerak tanpa gangguan KKP. Presiden seharusnya paham rekam jejak sengketa ini agar tidak lagi menempatkan figur yang hobi berebut kewenangan di kursi menteri,” tegas alumnus Pesantren Denanyar, Jombang tersebut.
Data yang dipaparkan Gus Lilur cukup mengejutkan. Sepanjang 2016 hingga 2022, tercatat ada lebih dari 10.000 IUP yang dicabut.
Akibatnya, lahan seluas 10 juta hektar menganggur atau kembali ke negara, yang ironisnya justru memicu menjamurnya aktivitas tambang ilegal. Ia mengingatkan, ketiadaan tata kelola yang tertib adalah musibah.
Gus Lilur mencontohkan bencana ekologis di Sumatera sebagai bukti nyata dari hulu ke hilir, hutan gundul dan penambangan serampangan tanpa aturan.
“Mustahil kita hidup tanpa hasil tambang. Mulai dari pasir, besi, semen, keramik, hingga material kloset di rumah kita semua berasal dari sana. Masalahnya bukan pada aktivitas tambangnya, tapi pada pelaksanaannya,” tuturnya. Di mata Gus Lilur, regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mendekati ideal.
Namun, ia menyayangkan banyaknya “tangan kotor” yang merusak sistem dari dalam. Ia mengistilahkan para perusak ini sebagai drakula dan penjahat yang bersembunyi di balik birokrasi.
Sosok yang dikenal sebagai pegiat filantropi ini mengutip lirik legendaris Iwan Fals untuk menggambarkan kerinduannya pada sosok pemimpin yang tegas.
“Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kita butuh sosok ‘Manusia Setengah Dewa’ untuk membersihkan karut-marut ini. Salam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas pria yang dikenal sebagai cicit Ken Arok tersebut. (surabayakabarmetro.id)
