SURABAYAKABARMETRO.ID, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.
Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan emas batangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihak-pihak yang diamankan terdiri atas pejabat BNPB dan pihak swasta, penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) lalu kemudian dimintai keterangan untuk mendalami dugaan perkara yang sedang diselidiki.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah dugaan keterkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
KPK masih mendalami dugaan tersebut dan belum merinci bentuk penyimpangan yang sedang diselidiki.
Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan untuk mendukung penanganan bencana, terutama ketika dibutuhkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Karena itu, dugaan perkara yang berkaitan dengan anggaran tersebut menjadi perhatian, mengingat penggunaannya berhubungan dengan kebutuhan penanganan bencana.
Meski demikian, rincian mengenai dugaan penyimpangan, aliran dana, serta peran masing-masing pihak belum diumumkan secara lengkap, keterkaitan barang bukti yang disita dengan perkara juga masih perlu dijelaskan melalui proses penyidikan.
Dalam operasi tersebut, Rustian turut diamankan ia menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB sejak Juli 2023.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Rustian pernah menjabat Direktur Sumber Daya Darurat serta Kepala Biro Umum di lingkungan BNPB Ia memulai karier sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan pada 1998.
KPK menyatakan masih mendalami keterangan dan bukti yang diperoleh selama operasi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut lembaganya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan konstruksi kasus dan peran masing-masing pihak.
Pada tahap ini, pihak-pihak yang diamankan belum seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka, pasal yang disangkakan, dan kronologi dugaan perkara.
BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan. BNPB juga menyatakan akan menjaga kelangsungan pelayanan publik selama proses hukum berlangsung. Pimpinan lembaga disebut telah memerintahkan pengamanan dokumen serta penelusuran internal setelah OTT dilakukan.
Operasi ini menjadi OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Namun, perhatian terhadap kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah pihak yang diamankan atau barang bukti yang disita. Dugaan keterkaitannya dengan pengadaan dana kebencanaan membuat perkembangan perkara ini turut menjadi perhatian publik.
Hingga Rabu (14/10/2026), masyarakat masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK mengenai konstruksi perkara dan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Selama proses tersebut berlangsung, asas praduga tidak bersalah tetap perlu dijunjung hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. (surabayakabarmetro.id)
Penulis: Nova Yulia
