SURABAYAKABARMETRO.ID, SURABAYA – Polemik Muktamar ke-35 NU terus bergulir hingga saat ini.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan aliran dana suap yang mewarnai pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur.
Sikap tegas tersebut disampaikan Gus Lilur menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam operasi penyitaan uang tunai dan valuta asing senilai Rp106,3 miliar tersebut, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan suap izin hak guna bangunan di Kabupaten Bogor.
Gus Lilur menyebut, empat di antara tersangka merupakan figur kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dalam proses pemeriksaan awal, mereka menyeret nama sang menteri sebagai pemilik aset tunai yang disita penyidik.
“Orang kampung seperti saya selalu ingat ungkapan bahwa NU itu sakti dan malati. Hanya dua pekan setelah Muktamar ditutup, kebenaran mulai terbuka lewat operasi KPK,” ujar kiai kampung yang juga cicit Sayyidina Ali dan Ken Arok tersebut.
Ia mengendus dugaan praktik riswah atau suap terstruktur dalam tiga tahapan untuk memenangkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. Skenario politik uang tersebut disinyalir diorkestrasi oleh Nusron Wahid bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Berdasarkan informasi yang dikumpulkannya, pembagian dana suap dilakukan secara bertahap. Tahap awal disalurkan sebagai uang muka (down payment) melalui mobilisasi pengurus wilayah di sejumlah hotel ibu kota provinsi, mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Bengkulu, hingga Makassar.
Tahap kedua berlangsung menjelang pembukaan forum tertinggi NU di beberapa hotel berbintang di Surabaya, seperti Hotel Four Points dan Hotel Bumi Surabaya.
Adapun tahap akhir atau pelunasan disalurkan di Jombang, tepatnya di Hotel Fatma serta Posko Nusron Wahid di kawasan Pulo Lor.
Gus Lilur membeberkan bahwa penempatan peserta di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dan media.
Peserta yang menempati lokasi tersebut hanyalah rombongan liar (romli), sedangkan para pemilik suara sah diduga diinapkan terpisah di hotel-hotel untuk menerima kucuran dana.
Atas temuan tersebut, Gus Lilur menyerukan kepada 550 pemilik suara yang terdiri atas jajaran Ketua Tanfidziyah dan Rais Syuriah PCNU serta PWNU se-Indonesia agar segera menyerahkan uang yang telah diterima kepada lembaga antirasuah.
“Jangan biarkan uang haram menjadi beban moral dan hukum. Keberanian mengungkap kebenaran jauh lebih terhormat daripada bersembunyi saat organisasi yang kita cintai sedang dipertaruhkan,” tegasnya.
Gus Lilur meminta KPK tidak ragu memeriksa Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf guna membongkar pemufakatan jahat ini.
Selain itu, ia mendesak KH Miftachul Akhyar mengundurkan diri dari posisi Rais Aam PBNU demi menjaga kehormatan jamaah dan jam’iyah.
“Rais Aam adalah simbol moral dan tanggung jawab keagamaan. NU bukan komoditas, suara kiai bukan barang dagangan, dan Muktamar bukan arena transaksi kekuasaan,” kata Gus Lilur menandaskan.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan rilis pers dan pernyataan terbuka dari narasumber, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur). Seluruh dugaan serta tuduhan mengenai aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan berada di bawah kewenangan penyidik lembaga penegak hukum (KPK) untuk dibuktikan secara legal formal. Pihak redaksi menerapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) bagi seluruh nama yang tercantum dalam berita ini. (surabayakabarmetro.id)
