Foto: prabowosubianto.com
SURABAYAKABARMETRO.ID – Dua tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi pertanyaan yang semakin mendasar: sejauh mana janji perubahan benar-benar dirasakan masyarakat?
Berbagai program prioritas telah diluncurkan, anggaran negara diarahkan untuk mendukung agenda unggulan, dan pemerintah terus menyampaikan optimisme mengenai pembangunan.
Namun, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang berjalan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan rakyat tanpa menciptakan masalah baru.
Salah satu program yang paling banyak menyita perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan memperbaiki pemenuhan gizi anak tentu memiliki tujuan yang penting.
Akan tetapi, besarnya cakupan program menuntut kesiapan pelaksanaan, pengawasan kualitas makanan, transparansi anggaran, serta pertanggungjawaban ketika terjadi masalah. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyoroti pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilainya masih menyisakan persoalan.
Ia juga mempertanyakan apakah efisiensi anggaran pemerintah telah diterapkan secara merata dan mempertimbangkan kebutuhan sektor lain.
Kritik tersebut mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni penentuan prioritas belanja negara. Program berskala nasional membutuhkan pembiayaan besar, sedangkan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya berjalan dengan baik.
Jika suatu program memperoleh perhatian dan alokasi anggaran yang besar, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana manfaatnya diukur dan bagaimana dampaknya terhadap pembiayaan kebutuhan lain. Program unggulan seharusnya tidak hanya terlihat melalui luasnya pelaksanaan, tetapi juga melalui hasil yang dapat diperiksa oleh publik.
Persoalan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi dua tahun pemerintahan ini. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang perlu diperhatikan, tetapi angka pertumbuhan tidak otomatis menggambarkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Bagi pekerja, persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah kepastian pekerjaan, besarnya pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagi anak muda, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak juga menjadi ukuran penting apakah pembangunan benar-benar membuka masa depan yang lebih menjanjikan.
Analisis yang diterbitkan Katadata pada 14 Oktober 2026 menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan semata-mata besarnya angka. Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan, pengangguran usia muda masih menjadi persoalan dan manfaat pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata.
Kritik ini mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup ditunjukkan melalui aktivitas produksi dan belanja pemerintah, tetapi perlu terlihat dalam peningkatan pendapatan, penciptaan pekerjaan yang layak, serta berkurangnya kesenjangan.
Di bidang lingkungan, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah. Karhutla bukan persoalan yang hanya muncul ketika musim kering tiba. Kebakaran berulang berkaitan dengan kondisi lahan, pengelolaan kawasan, pengawasan aktivitas manusia, dan penegakan hukum.
Dampaknya pun melampaui kerusakan hutan karena asap mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika bencana serupa terus berulang, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya langkah pemadaman yang dilakukan, melainkan juga sejauh mana pencegahan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab berjalan efektif.
Kritik yang tidak kalah penting menyangkut demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Amnesty International Indonesia, dalam laporan yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, menyoroti persoalan penyempitan ruang sipil, pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Lembaga tersebut juga mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi publik yang bermakna. Penilaian ini merupakan catatan dari organisasi pemantau HAM yang perlu dijawab melalui penjelasan dan langkah konkret pemerintah.
Dalam negara demokratis, kritik seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari pengawasan, bukan sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki peran untuk mempertanyakan kebijakan yang dinilai bermasalah.
Pemerintah tentu berhak memberikan penjelasan dan membantah kritik berdasarkan data, tetapi tanggapan tersebut semestinya tidak menutup ruang diskusi atau mengurangi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ketika kritik tidak memperoleh ruang yang memadai, pemerintah justru berisiko kehilangan salah satu sumber evaluasi yang penting untuk memperbaiki kebijakan.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai banyak atau sedikitnya program yang telah dilaksanakan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang paling merasakan manfaatnya, kelompok mana yang masih tertinggal, bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan, dan apakah masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi kekuasaan.
Pemerintah memiliki kesempatan untuk menjawab kritik melalui data yang terbuka, evaluasi independen, serta perbaikan kebijakan yang dapat diukur.
Memasuki tahun ketiga, tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar mempertahankan agenda yang telah dijanjikan, melainkan membuktikan bahwa agenda tersebut benar-benar bekerja untuk masyarakat.
Program sosial perlu disertai pengawasan yang kuat, kebijakan ekonomi perlu membuka kesempatan yang lebih merata, penanganan lingkungan harus menyentuh akar persoalan, dan perlindungan demokrasi tidak boleh dikesampingkan atas nama pembangunan. Dua tahun pemerintahan telah berlalu, tetapi pertanyaan tentang kualitas hasilnya masih terbuka.
Jawabannya tidak cukup ditemukan dalam pidato dan laporan capaian pemerintah, melainkan juga dalam pengalaman warga yang setiap hari merasakan langsung konsekuensi kebijakan negara. (surabayakabarmetro.id)
Penulis: Alya Sabila
