SURABAYAKABARMETRO.ID, SURABAYA – Ketegangan antara Polri dan Kejaksaan membuat seorang penulis buku angkat bicara.
Penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya sekaligus Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Ab. S, menanggapi beredarnya narasi yang menyebut terjadi konflik antara Polri dan Kejaksaan Agung.
Menurutnya, isu tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Lilur itu mengaku terkejut setelah membaca kabar yang menyebut “Polri vs Kejaksaan Agung perang”. Namun, setelah mencermati situasi, ia menilai tidak ada konflik antarlembaga, melainkan persoalan yang dipicu oleh tindakan segelintir oknum.
“Petang ini kita kaget bukan main, ada berita liar tersebar: Polri vs Kejaksaan Agung perang. Benarkah? Ternyata tidak,” ujar Gus Lilur, Rabu 8 Juli 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan merupakan pertentangan antara dua institusi penegak hukum, melainkan akibat kurangnya koordinasi, kesalahan membaca momentum, dan sikap sebagian pihak yang dinilainya bertindak tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas.
Ia menyoroti penetapan dan penahanan seorang perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diumumkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 1 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara.
Menurut Gus Lilur, yang menjadi persoalan bukanlah proses hukum terhadap perwira Polri tersebut, melainkan waktu pengumuman yang dinilai kurang tepat karena dilakukan pada hari jadi Kepolisian Republik Indonesia.
“Polri bukan tidak menerima perwiranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung. Yang dirasakan adalah penangkapan itu seolah diposisikan pada momentum Hari Bhayangkara sehingga dianggap sebagai hadiah yang mencederai institusi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kasus dugaan korupsi harus tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antarlembaga negara agar tidak menimbulkan persepsi adanya perseteruan.
Gus Lilur menilai peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh institusi negara untuk lebih mengedepankan koordinasi, saling menghormati, dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa.
Ia juga menyebut kondisi tersebut menjadi ujian bagi Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat soliditas para pembantunya di pemerintahan.
“Ini ujian kecil bagi Presiden RI untuk merukunkan kembali para pembantunya agar berpadu, bukan beradu, serta bersama-sama membangun bangsa yang maju,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Lilur berharap Presiden segera mengambil langkah untuk mempererat hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri sehingga kedua institusi tetap berjalan seiring dalam penegakan hukum.
“Kasus korupsi yang menjerat petinggi Kejaksaan biarlah dituntaskan. Presiden RI harus segera bertindak cepat merukunkan Kejaksaan dan Polri,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menyampaikan dukungan kepada Presiden agar terus menjaga persatuan antarlembaga negara dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih maju. (surabayakabarmetro.id)
