SURABAYAKABARMETR.ID, SURABAYA – Menjelang Muktamar ke-35 NU, seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama asal Jawa Timur menyampaikan pesan mendalam.
Bahkan, dia juga menyinggung soal Piagam Jakarta.
Perlu diketahui, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta seluruh peserta Muktamar NU ke-35 sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan.
Kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur, itu menegaskan bahwa pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.
Gus Lilur merujuk pada Muktamar ke-34 yang berlangsung di Lampung pada Desember 2021 lalu.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran berharga yang tidak boleh dilupakan,” ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Ia menilai Muktamar ke-35 tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas.
Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?” katanya.
Gus Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.
Saat itu, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka. Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan.
“Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” ujar Gus Lilur.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya
Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam.
Nasaruddin Umar saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional.
Said Aqil Siradj adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah.
“Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” ujar Gus Lilur.
Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin. Ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan — itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.(surabayakabarmetro.id)
