SURABAYAKABARMETRO.ID, SURABAYA – Jelang Pilpres 2024, situasi politik kian memanas, termasuk di Surabaya.
Persoalan dugaan pelanggaran etik masih jadi hal yang disoroti.
Termasuk oleh Posko Pandegiling Surabaya.
Kritikan keras terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi terus berlanjut.
Oleh karena itu, Posko Pandegiling Surabaya turun gunung menyikapi kondisi tersebut. Kondisi tersebut terlihat dari aspirasi kritikan yang disuarakan melalui bentangan dua spanduk warna hitam dengan tulisan putih berisikan protes tajam.
Dua spanduk yang terpasang didepan pagar Posko tersebut masing-masing bertuliskan: Hari ini Demokrasi Sedang Tidak Baik-Baik Saja Awas Pemilu; dan Mahkamah Konstitusi ‘Mengaborsi’ Demokrasi, Lawan.
“Ini sebagai bentuk melawan kecurangan konstitusi dan pemilu,” terang Koordinator Posko Pandegiling Surabaya, Jagad Hariseno saat dikonfirmasi Jumat (24/11/2023).
Menurut putra pertama mantan Ketua MPR RI, Almarhum Ir Soetipto ini tidak sepatutnya, hakim konstitusi menciderai putusan terhadap dugaan pelanggaran etik terkait uji materi perkara tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Untuk itu, dikatakan pria yang akrab disapa Mas Seno ini menegaskan Posko Pandegiling tengah mempersiapkan gerakan menyuarakan aspirasi. Termasuk salah satu di antaranya, mimbar bebas.
“Ada (mimbar bebas),” tegas Mas Seno. Seluruh unsur masyarakat akan terlibat didalamnya. Mulai aktifis, legislator, akademisi sampai lapisan masyarakat terkecil tengah bersiap.
“Kami (Posko Pandegiling), tidak sedang melawan dinasti. Itu persoalan cemen. Tapi kami tengah bangkit berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI,” tegas Mas Seno berapi-api. (surabayakabarmetro.id)
